Privatisasi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hnews.idfoto/2021

Hnews.id | Penyelenggaraan pemerintahan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Pemerintahan selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu dan seiring perubahan demand dari masyarakat. Di negara demokrasi, pelaksanaan pemerintahan akan banyak perlu untuk memperhatikan pendapat dari masyarakat. Mengutip pernyataan Mukhopadhyay (1998) bahwa garam dari pemerintahan demokratis adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dekat. Yang dimaksudkan oleh Mukhopadhyay adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat selalu memiliki hal yang tidak menyenangkan.

Pemerintah harus memperhatikan masyarakat, terutama ketika model pemerintahannya adalah pemerintahan demokratis. Dalam pemerintahan demokratis, apabila mengandaikan sebuah perusahaan, masyarakat memiliki sebagian dari “saham” negara dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitias yang ada di negara tersebut. Namun yang jadi permasalahan adalah masyarakat sering merasa tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya dari pemerintah. Dalam pemerintahan demokratis, terkadang terjadi ketidakefektifan dalam pengecekan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi dari pemimpin yang terpilih (Mukhopadhyay, 1998). Hal ini menjadi perbincangan yang sering muncul di kalangan akademisi dalam beberapa dekade terakhir.

Transparansi yang dilakukan pemerintah masih banyak menjadi masalah yang dikaji oleh para akademisi. Ketertarikan untuk membahas transparansi dalam administrasi publik sendiri sudah banyak meningkat. Amerika Serikat contohnya, negara maju tersebut telah Undang-undang tentang Kebebasan dalam Informasi sejak tahun 1966 dan transparansi menjadi fokus utama yang banyak dikaji oleh para pemerhati dan akademisi administrasi publik dari undang-undang tersebut (cf. Ahn dan Bretshneider, 2011; Bannister dan Connolly, 2011; de Fine Licht, 2014; French, 2011; Grimmelikhuijsen et al, 2013; Grimmelikhuijsen dan Welch, 2012; Kim dan Lee, 2012; Lathrop dan Ruma, 2010). Transparansi dalam pemerintahan ini menjadi penting karena transparansi ini berarti membiarkan kebenaran untuk dapat dilihat oleh orang lain ketika mereka ingin melihat kebenaran tersebut atau hanya ketika ingin mengetahui tentang kebenarannya (Oliver, 2004).

Salah satu yang disarankan oleh (Grimmelihkhuijsen dan Meijer, 2012) adalah “New Public Management”. Manajemen Publik Bentuk Baru ini memiliki tujuan untuk mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan pemerintah, walaupun sedang meningkatkan keefektifan pemerintahan. Cara penerapan Manajemen Publik Bentuk Baru ini adalah mendistribusikan beban kerja dengan pihak swasta. Bentuk ini merupakan bentuk baru pemerintahan dan dapat dikatakan sebagai bentuk reformasi administrasi. Administrasi harus dijalankan secara efektif dan efisien terutama di masa sekarang dengan jumlah populasi dan tuntutan yang tinggi dari masyarakat. Bukan lah hal yang baru ketika administrasi publik direncanakan untuk menggabungkan peranan sektor swasta dalam pelaksanaanya.

Penggabungan sektor swasta (kapitalis) dan pemerintahan (tradisionalis) sebelumnya tidak hanya terkait administrasi tetapi juga tentang sistem perekonomian secara makro. Menurut Boeke (dalam Higgins, 1956) selama ini para akedimisi yang meneliti tentang perekonomian dunia berusaha untuk memberikan sebuah analisis yang sistematis dari pertumbuhan negara yang sedang berkembang. Terdapat dua pilihan yang dapat diimplementasikan oleh negara dalam kebijakannya. Pertama, adanya integrasi antara ekonomi sosialis-tradisionalis dan pihak swasta. Kedua, negara tetap mempertahankan sistem tradisionalis dan menentang pihak swasta (kapitalis).

Kemudian Boeke melakukan penelitian yang diambil dari permasalahan yang terjadi di Indonesia. Menurut Boeke (dalam Higgins, 1956), analisis yang telah dilakukannya dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan sebuah solusi untuk mengatasi jenis permasalahan ekonomi yang harus dihadapi.

Penulis mengangkat masalah transparansi ini karena penulis melihat, permasalahan ini sering terjadi di negara manapun, termasuk negara yang bentuk pemerintahannya demokratis. Transparansi adalah masalah mendasar dalam administrasi publik, yang mana penulis lihat menjadi awal perlunya dilakukan perubahan.

Tujuan dari adanya pelayanan publik dan kebijakannya tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang baik tetapi juga membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup melalui sektor sosial hingga ekonomi. Terlepas dari kewarganegaraannya, setiap masyarakat berhak atas hak asasi dan negara wajib untuk menjaga keamanan hak tersebut (Mason, 2011).

Di awal penelitiannya Boeke memberikan sebuah definisi dari dual society. Menurut Boeke (dalam Higgins, 1956), Social Dualism adalah adanya bentrokan antara dua sistem yanitu sistem sosial yang berasal dari masyarakat yang berada di suatu negara dan sistem lain yang memasuki negara tersebut. Biasanya, sistem yang masuk ke suatu negara itu adalah sistem high capitalist. Melalui definisi dualisme ini, Boeke menyatakan disintegrasi biasanya hadir pada negara-negara pre-capitalistic atau yang biasa disebut dengan dualistic economics. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa faktor utama yang menggerakan disintegrasi ini bukanlah kolonialisme melainkan kapitalisme.

Bagi Boeke, dualisme merupakan sinonim dari bentroknya sistem Eastern dan Western yang tidak akan pernah bersatu. Akan tetapi, setelah melakukan penelitiannya Boeke melihat bahwa daripada menggunakan kata dualistic economics , Boeke lebih setuju untuk menggunakan kata Eastern economics atau negara pre-capitalistic. Hal ini dikarenakan menurut Boeke (dalam Higgins, 1956) sebenarnya kedua terms tersebut memiliki sebuah definsi yang sama. Negara-negara pre-capitalistic memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik yang paling mencolok adalah adanya limited needs. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat di negara tersebut, kebutuhan adalah sebatas komoditas yang memberikan mereka nilai. Contohnya, masyarakat Madura yang menganggap banteng sepuluh kali lebih berharap daripada sapinya. Hal ini dikarenakan banteng tersebut memberikan prestige saat adanya perlombaan banteng.
Maka dari itu dalam persepektif Boeke, masyarakat Eastern tidak memiliki pemikiran untuk mencari keuntungan. Bukan berarti mereka tidak mencari keuntungan, melainkan lebih ke adanya kelemahan dalam beberapa elemen dalamkehidupan sehari-hari yang menyebabkan kurangnya persepektif tentang income atau pendapatan yang tetap. Industri perekonomian negara Eastern atau Timur juga dikarakteristikan dengan aversion to capital yang berarti adanya keengganan atau kebencian untuk berinvestasi pada modal dan mengambil suatu resiko. Hingga akhirnya, pemikiran ini menimbulkan beberapa kelemahan di beberapa sektor. Pertama, lemahnya kualitas bisnis. Kedua, lemahnya ketepatan dalam menentukan dan meraih profit,. Ketiga, lemahnya pemenuhan kebutuhan supply. Keempat, timbulnya kegagalan untuk memenuhi minimum persyaratan dan stadar. Kelima, lemahnya administrasi, organisasi, dan karakter disiplin (Boeke dalam Higgins, 1956).

Beberapa kelemahan ini menjadi highlight yang dipaparkan oleh Boeke dengan tujuan untuk menunjukkan betapa kontrasnya karakteristik yang dimiliki oleh East dan West. Sistem yang dianut oleh Eastern benar-benar lemah untuk mengorganisir kekuatan yang dimiliki, padahal hal tersebut yang telah lama menjadi hal yang telah diperhatikan dan dipertimbangkan oleh negara-negara Barat. Western Society menjunjung tinggi kedisiplinan produktivitas dan unlimited wants yang sebenarnya tidak ada di masyarakat yang hidup di negara Timur (Boeke dalam Higgins, 1956). Maka dari itu, Boeke memiliki pandangan yang pesimis terkait sistem yang dianut oleh negara-negara yang berada di Timur.

Akan tetapi, pandangan pesimis ini ditentang oleh Higgins. Menurut Higgins (1956), terdapat beberapa hal yang tidak konsisten dengan fakta yang terjadi di Indonesia seperti yang dipaparkan oleh Boeke dalam penelitiannya. Pertama, terkait dengan limited wants. Jika dilihat dari masyarakat Indonesia, kemampuan untuk melakukan ekspor-impor atau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dapat dikatakan tinggi. Hal ini dikarenakan, pada masyarakat Kalimantan (Borneo), mereka mengolah bahan baku dasar atau material seperti kayu yang ada di hutan untuk diolah dan dijadikan barang jadi seperti karet, sepeda, matras, bolpoin, dan lain sebagainya. Kemudian, masyarakat Sampan yang berada di pedalaman ternyata telah melakukan impor dengan negara Australia terkait bahan baku berupa susu. Hal inipun juga terjadi di wilayah pedalaman lainnya.

Maka dari itu, sebenarnya yang terjadi di Indonesia bukanlah limited wants, karena terbukti jika ditemukan aktivitas impor yang signifikan maka masyarakat Indonesia telah melewati beberapa proses yang juga tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi pemerintah beserta kebijakannya, kontrol atas foreign exchange yang juga tidak terlepas dari beberapa masalah yang menjadi tantangan mereka. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia dapat membuat kebutuhan yang mereka inginkan menjadi pendapatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mengubah hal yang konsumtif menjadi produktif berarti terdapat hubungan antara satisfication dari kebutuhan dan keinginan mereka sendiri untuk bekerja, menabung, dan mengambil resiko yang meskipun susah tetapi tidak mustahil untuk dicapai (Higgins, 1956).

Bahkan, sebenarnya Boeke mengakui adanya elastisitas antara pendapatan yang tinggi dan demand untuk barang-barang mewah yang juga muncul dari aktivitas impor yang tinggi. Hal inilah yang membuat Higgins akhirnya tidak sependapat dengan Boeke karena adanya inkonsistensi argument yang dipaparkan dengan fakta yang ada. Menurut Higgins (1956), pandangan pesimis yang dimiliki Boeke terkait karakteristik masyarakat dengan sistem East yaitu pasif, tidak terorganisir, dan tidak responsif juga tidak konsisten dengan pertumbuhan organisasi pekerja yang muncul di Indonesia, India, dan lain sebagainya.

Higgins tidak menyangkal bahwa dualism memang ada di negara berkembang. Bahkan, di beberapa negara tertentu sangatlah mudah untuk membedakan dua sektor besar yaitu antara sistem tradisionalis dalam hal teknikal dan kesejahteraan sosial yang rendah dan sektor di bawah kepemimpinan dan pengaruh Barat yang secara teknikal lebih maju dan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang relatif tinggi. Akan tetapi, dualism bukanlah eastern phenomenon yang berarti tidak dapat diperbaiki dan diubah seperti yang dikatakan oleh Boeke. Jika demikian, maka sebenarnya kehadiran dualism bukanlah sebuah halangan untuk pengaplikasikan sistem sosial Barat pada negara berkembang. Terdapat beberapa perbedaan sektoral yang memang menjadi tantangan bagi para akademisi ekonomi tetapi sebenarnya terdapat hubungan antara kedua sistem tersebut (Higgins, 1956).

Higgins (1956) berargumen bahwa sistem tradisionalis dan sistem kapitalis seharusnya berjalan berdampingan demi kemajuan suatu negara. Hal ini tidak hanya digunakan dalam ekonomi makro tetapi juga dalam pelayanan publik yang dilakukan melalui institusi. Higgins (1956) menyatakan bahwa memang terdapat perbedaan terkait hal institusi antara Timur dan Barat yang dapat menghalangi kemajuan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, berbeda dengan Boeke, Higgins meyakini bahwa institusi bukanlah sebuah hal yang tidak dapat dirubah. Definisi institusi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sebuah struktur yang memiliki beberapa peraturan dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat (Hodgson, 2006). Peraturan tersebut dapat menjadi hal yang memaksa atau mengarahkan kehidupan masyarakat. Keseluruhan peraturan tersebut berpengaruh dalam kebiasaan dan preferensi yang akhirnya memiliki implikasi terhadap reproduksi suatu negara.

Maka dari itu, penulis berargumen bahwa sama halnya dengan penerapan sistem kapitalis dan sistem tradisionalis yang berjalan berdampingan untuk menumbuhkan perekonomian secara makro (Higgins, 1956), pelayanan publik yang dilakukan melalui sebuah institusi juga seharusnya memiliki penerapan sistem yang sama. Hal ini dikarenakan, penerapan sistem manajemen dalam pelayanan publik yang dianut oleh negara-negara Barat dapat menjadi inspirasi bagi negara Timur untuk lebih mengembangkan pelayanan publik yang dimilikinya. Terdapat tiga hal yang dapat dianut oleh negara Timur untuk diterapkan yaitu transparansi, distribusi kekuasaan, dan pengembangan sumber daya.
Negara-negara berkembang umumnya akan dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan multi nasional (Mukhopadhyay, 1998). Perusahaan dan swasta memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan sehingga pelayanan publik akan lebih baik. Sektor swasta dianggap akan mampu membantu untuk mengefektif dan efesienkan proses administrasi publik. Penulis melihat swasta memiliki beberapa kemampuan khusus karena lebih menjurus ke suatu fungsi tertentu dan cenderung lebih kreatif dan inovatif. Selama ini penulis melihat cara kerja di swasta cenderung lebih efektif dan efisien karena persaingan antar perusahaan swasta saat ini sangat ketat.

Manajemen Publik Bentuk Baru ini dapat dikatakan awal mula diadakannya privatisasi pemerintahan. Dengan Manajemen Publik Bentuk Baru ini, akuntabilitas pemerintah dan swasta menjadi hal yang sangat diperhatikan. Sehingga menurut Grimmelikhuijsen dan Meijer (2012) transparansi dalam manajemen publik yang baru adalah hal penting untuk diperhatikan karena menyangkut akuntabilitas dari sistem tersebut. Namun tentu dalam penerapannya akan mengalami kendala karena masih adanya keraguan. Keraguan ini dikarenakan privatisasi dianggap mampu mengurangi peranan pemerintah. Pada tahun 1980-an, kapitalisme berkembang dengan pesat dan menyebabkan permintaan untuk mengurangi peranan pemerintah semakin meningkat (Mukhopadhyay, 1998).

Penulis melihat hal ini seharusnya tidak perlu untuk dijadikan masalah besar. Hal ini dapat diatasi dengan membuat batasan yang jelas untuk pembagian tugas antara swasta dan pemerintah. Swasta dapat diberikan tugas sesuai dengan spesialisasinya dan pemerintah tetap menjadi pihak utama yang memegang kendali. Tidak semua hal akan dan perlu untuk dilimpahkan untuk menjadi tugas sektor swasta. Drucker (1999) menjelaskan bahwa manajemen di tingkat tertinggi perlu untuk lebih berfokus pada perencanaan kebijakan, sedangkan kelompok operasional ada untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah harus lebih bertindak sebagai pemikir (thinker) dan kelompok swasta dapat menjadi kelompok yang mengeksekusi ide dari pemerintah (doer). Perenan pemerintah seharusnya tidak pernah dikurangi ataupun dihilangkan. Setiap peranan yang ditujukan untuk pemerintah, menunjukkan pentingnya peranan dan keberadaan pemerintah itu sendiri. Apabila peranan pemerintah dikurangi atau dihapuskan, hal tersebut menyebabkan menurunkan martabat pemerintahan suatu negara. Dalam negara demokrasi, pemerintah adalah hasil pilihan masyarakat itu sendiri dan dapat secara legal mengajukan klain untuk dukungan rakyat (Mukhopadhyay, 1998).

Selain itu, mengapa Manajemen Publik Bentuk Baru ini dianggap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi karena dalam sistemnya sudah banyak diinkooperasikan dengan internet. Sistem ini banyak menggunakan internet, terutama dalam pendataan. Data akan mudah diakses oleh masyarakat, apabila data tersebut dipublikasikan untuk konsumsi publik melalui internet. Selain itu keuntungan dari bentuk baru ini akan lebih menghemat biaya karena mengurangi penggunaan material karena tidak perlu melakukan pencetakan untuk data-data yang perlu dipublikasikan. Pemerintah akan mampu memberikan transparansi sambil menghemat biaya operasional (Ahn dan Bretschneider, 2011).

Penggunaan internet untuk menunjang kerja administrasi publik ini memang menghemat dalam beberapa pengeluaran. Namun juga memunculkan anggaran baru yaitu untuk kebutuhan pengadaan ahli. Ahli untuk publikasi melalui internet ini diperlukan ketika mengadakan rencana untuk melakukan Manajemen Publik Bentuk Baru, yang mana dalam pemerintahan umumnya tidak ada sebelumnya (Curtin dan Meijer, 2006). Pemerintahan selama ini sekedar dijalankan dengan tugas untuk merencanakan kebijakan dan menyampaikannya kepada publik. Dalam tulisannya, Mukhopadhyay (1998) mengungkapkan dalam beberapa kelompok yang kurang pro terhadap pemerintah menyampaikan kalau pemerintah harusnya lebih seperti bisnis dan mengadopsi cara kerja para pebisnis sehingga cara kerja pemerintahan dan petugas birokrasi akan lebih efektif dan efisien seperti sektor swasta. Namun bagi Mukhopadhyay, hubungan antara masyarakat dan pemerintah tidak serta merta sekerdar hubungan klien dan penyedia jasa. Masyarakat di negara demokrasi bukan hanya sekedar kostumer atau klien dalam pelayanan publik.

Menurut penulis, hal yang dapat dicontoh dan diterapkan dari sektor swasta hanya lah bagian transparansi. Pembuatan kebijakan dalam pelayanan publik sangat perlu untuk menerapkan transparansi. Salah satu bentuk transparansi untuk publik yang ada di Indonesia adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Namun bentuk tranparansi ini tidak selalu dilaksanakan, contohnya dalam perancangan undang-undang ketenagakerjaan yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Pemerintah perlu menyediakan transparansi konten kebijakan dalam memberlakukan kebijakan publik. Kemudian pemerintah juga perlu untuk menyediakan data hasil implementasi kebijakan publik itu selama berjalan setelah diciptakan sebagai bentuk evaluasi apakah pelayanan publik sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Hubungan ambivalen antara kepercayaan dan keterbukaan adalah inti dari perdebatan tentang transparansi Manajemen Publik Bentuk Baru (Meijer, 2009).

Pelayanan publik merupakan kegiatan kompleks yang harus diperhatikan pemerintah karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Sebagai negara demokrasi, Indonesia masih kurang dalam implementasi pelayanan publiknya. Namun untuk beberapa kelompok, mengubah sistem pemerintahan dapat menjadi hal yang bertentangan dengan status quo yang ada (Mukhopadhyay, 1998). Perubahan terhadap pemerintahan ini sifatnya sangat subtantif. Di negara-negara berkembang, pemerintahan melalui birokrasi masih dilihat menderita dengan hilangnya moral. Masih banyak kasus dimana pemegang kekuasaan akan mempengaruhi banyak hal dalam pelayanan publik. Hal ini yang menurut penulis harus diperhatikan karena dalam pelayanan publik, publik merupakan subyek penting yang harus diperhatikan. Sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah sedikitnya sumber daya yang memadai, transparasi yang masih kurang, distribusi kekuasaan yang hanya menguntungkan beberapa pihak hingga terbatasnya akses publik menjadi sumber utama permasalahan pelayanan publiknya.

Penawaran terbaik yang selama ini yang telah diberikan oleh pemerintah pusat di Indonesia adalah desentralisasi pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia dibagi-bagi ke dalam beberapa pemerintahan lokal, yang memiliki kekuasaan otonom. Oates (1972) juga mengukapkan argumen yang sama, yang mana sistem terdesentralisasi ini akan lebih efektif dan efisien dibanding dengan sistem terpusat pada kontek palayanan publik. Dalam Manajemen Publik Bentuk Baru, paradigma dari pelayanan publik adalah untuk melihat warga sebagai konsumen dari barang dan jasa dan penyedia pelayanan publik harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut (Nataatmadja, 2017). Dengan pembagian daerah pemerintahan ini, penulis menilai, pelayanan publik akan lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada dan dapat diselenggarakan secara cepat. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal lah yang memilih sendiri pemerintahan yang berwenang untuk pelayanan publiknya (Tiebout, 1956). Dengan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan jalannya pelayanan publik dapat lebih cepat, efisien, dan efektif. Namun Nataatmadja (2017) juga menjelaskan kalau desentralisasi ini tidak membawa perubahan yang kasatmata selama penerapannya. Selama penerapannya, walaupun tidak membawa dampak negatif, desentralisasi ini tidak mengalami perbaikan atau perkembangan apapun. Hal ini yang menurut penulis menjadi hal yang perlu dikaji.

Kemungkinan terjadinya tidak adanya perkembangan dan kemajuan dari desentralisasi adalah ketidakmerataan. Pembagian wilayah yang tidak sama menyebabkan satu daerah dan daerah lainnya tidak sama dalam hal sumber daya. Semakin jauh daerah dari pusat pemerintahan, kemungkinan untuk semakin tertinggal lebih tinggi. Dari kondisi ini, penulis melihat memang desentralisasi ini bukan solusi terbaik dalam perbaikan dan peningkatan kulitas pelayanan publik. Walaupun belum terlalu dapat dikatakan bermanfaat, pelayanan publik dengan pembagian kewenangan dengan sektor privat penulis rasa akan lebih baik. Swasta memiliki sumber daya dan kemampuan yang sering tidak dimiliki pemerintah. Selain itu argumentasi tentang pembagian tugas, di mana pemerintah baiknya menjadi pemikir dan swasta atau publik yang menjadi pengayuh, akan lebih baik. Pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana. Namun dalam rangka perbaikan kualitas layanan publik, penulis melihat kerja sama pemerintah dan swasta dapat menjadi kunci.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah pemerintahan tanpa adanya transparansi akan mengarah pada ketidakseimbangan pembagian kekuasaan. Hal ini yang nantinya akan berdampak pada pelayanan publik. Di negara demokratis, masyarakat akan memilih sendiri pemerintahnya. Karena hal ini, apabila pemerintahan dalam pelayanan publik diubah muncul penolakan dari beberapa pihak yang merasa telah terjadi degradasi pemerintah. Namun sejatinya, sama seperti perekonomian, pelayanan publik ini seharusnya juga mengalami privatisasi. Secara umum, privatisasi akan memberikan dampak baik karena adanya kemampuan yang dimiliki swasta, yang tidak dimiliki pemerintah. Pembagian kerja yang tepat dan seimbang perlu dilakukan untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Apabila pemerintah memberikan ruang untuk swasta maupun rakyat dalam mengisi Manajemen Publik Bentuk Baru dan mengkombinasikannya dengan teknologi yang sudah berkembang, bukan tidak mungkin kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat. Reformasi administratif bukan berarti mengubah sistem secara keseluruhan, tetapi mengintegrasikan setiap lapisan untuk dapat bekerja sama dan berjalan berdampingan sesuai dengan pembagian tugas yang adil dan pada porsinya.

Related posts