Tinjauan Jurnal Kebijakan Publik: Why do interest groups prioritise some policy issues over others?

Hnews.idfoto/2021

Hnews.id | Kebijakan publik tidak pernah lepas dari adanya kepentingan dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dalam proses pembuatannya. Terlepas dari tujuannya untuk kebaikan bersama, bukan merupakan hal yang baru apabila pembuatan kebijakan publik memiliki agenda kelompok tertentu di dalamnya. Menurut Jones dan Baumgarter (2005, dalam Fraussen et al, 2020), para aktor politik banyak menghadapi tantangan dalam dunia politik, salah satunya adalah tentang prioritas. Hal serupa juga dikatakan oleh Kingdon (1984, dalam Fraussen et al, 2020), dimana “agenda” merupakan salah satu inventaris subjek dan masalah, yang mendapat perhatian serius dari aktor-aktor politik. Pembuatan kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh kepentingan dari aktivitas politik kelompok kepentingan, seperti media massa hingga anggota legislatif.

Secara khusus, Emerson dkk menetapkan pemerintahan kolaboratif sebagai ‘proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik. Definisi luas dari tata kelola kolaboratif ini memberikan dasar bagi kerangka kerja integratif yang memungkinkan analisis empiris komparatif dan agregat di berbagai perspektif teoretis, normatif, dan terapan. Dengan kerangka kerja terintegrasi untuk kolaboratsi pemerintahan (Emerson dan Nabatchi. 2015)

Metode yang digunakan dengan deskripsi temuan empiris terbaru dari penelitian administrasi publik tentang pemerintahan kolaboratif yang diselenggarakan sesuai dengan kerangka Emerson dan Nabatchi.

Fraussen et al dalam jurnalnya membahas mengenai pertimbangan apa yang struktur kelompok kepentingan pilih daripada kebijakan publik apa yang perlu dibahas. Fraussen et al (2020) menemukan bahwa terdapat lima hal yang menjadi pertimbangan dalam membentuk kebijakan publik yang diprioritaskan. Pertimbangan pertama adalah adanya respon internal atau pertimbangan internal. Sebuah organisasi akan memfokuskan perhatian mereka pada isu yang memiliki kepentingan, yang sesuai dengan kepentingan dari inti konstitusi mereka atau sejalan dengan misi dari kelompok mereka (Truman, 1951; Minkoff dan Powell, 2006; Halpin dan Daugbjerg 2015, dalam Fraussen et al, 2020).

Penulis menilai hal tersebut merupakan hal yang mungkin terjadi karena setiap kelompok kepentingan memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing sejak awal didirikannya kelompok tersebut. Apabila ditinjau dari pengertian politik itu sendiri, menurut kamus daring Merriam-Webster (2020), politik merupakan seni atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan membimbing atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dari pengertian tersebut, penulis setuju dengan pertimbangan pertama menurut Fraussen et al yang mana kelompok kepentingan pasti memiliki tujuan dan kepentingan, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintahan.

Pertimbangan kedua adalah kapasitas kelompok, yang mengacu pada keuangan dan sumber daya manusia, yang meliputi pengalaman staf dan para ahli yang dimiliki oleh kelompok pembuat kebijakan (Moe, 1980; Halpin dan Binderkrantz, 2011, dalam Fraussen et al, 2020). Penulis melihat kapasitas kelompok ini dapat diartikan kelompok yang berwenang untuk membuat kebijakan akan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya menjadi penting karena hal tersebut dapat memberikan bantuan dalam mempersiapkan pembuatan kebijakan. Contohnya dengan adanya ahli terkait bidang tertentu akan membuat kelompok kepentingan mampu mempertahankan pendiriannya terkait isu yang dijadikan prioritas dengan pengadaan data dan lain sebagainya.

Pertimbangan ketiga adalah perlunya untuk mencari perbedaan antar kelompok yang ada di lingkungan pembuatan kebijakan (niche-seeking). Hal ini berhubungan dengan cara sebuah kelompok kepentingan merespon kelompok kepentingan lainnya. Setiap kelompok kepentingan memiliki ciri khas dan spesialisasi masing-masing, terutama dalam lingkungan yang kompetitif (Browne, 1990’ Gray dan Lowery, 1996; Heaney, 2004, dalam Fraussen et al, 2020). Sebuah kelompok kepentingan akan memfokuskan diri pada isu-isu yang belum menjadi fokus kelompok lain untuk mendapatkan perhatian dan membedakan diri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok-kelompok kepentingan akan saling menjalin hubungan kerja sama untuk isu-isu yang sudah menjadi perhatian. Hal ini sejajar dengan pertimbangan keempat, yaitu mengenai adanya kesempatan politik.

Dalam konteks kebijakan eksternal, adanya keadaan, baik yang menguntungkan atau tidak, dapat menjadi pemicu penting dalam pengambilan langkah politik (Kingdon, 1984; Austen-Smith dan Wright, 1994; Kollman, 1998, dalam Fraussen et al, 2020). Langkah politik yang diambil biasanya dapat berupa kegiatan lobbying, yang mana sebuah kelompok akan perlu untuk menghalangi pengembangan kebijakan yang tidak sesuai dengan preferensinya (Baumgartner et al, 2009, dalam Fraussen et al, 2020).

Lobbying ini juga dikaji pada pertimbangan terakhir dalam prioritas pembentukkan kebijakan, yaitu ciri khas dari isu yang ingin dibahas. Menurut Fraussen (2020, mengacu pada Smith, 2000; Dur dan De Bièvre, 2007; Rasmussen et al, 2014; Hanegraaff dan Berkhout, 2018; Hall, 2019), fitur spesifik dari isu yang akan dibahas sangat mempengaruhi lobbying behaviour, yang akan berpengaruh pada proses penentuan prioritas. Ciri khas dari isu yang dipilih akan memberikan bimbingan untuk kelompok kepentingan yang sedang mengagendakan kebijakan publik. Penulis melihat ciri khas isu yang dibahas ini dapat juga mempengaruhi kebutuhan kelompok kepentingan dalam mempersiapkan apa yang dibutuhkannya dalam merumuskan kebijakan publik. Kelompok kepentingan akan melakukan lobbying kepada kelompok lain apabila kelompok tersebut dinilai memiliki apa yang dibutuhkan, seperti ahli atau data. Namun sebaliknya, apabila kelompok lain memiliki kelemahan yang menjadi ciri khas negatif dari isu yang diangkat, kelompok kepentingan tersebut akan mencari aliansi atau mengambil tindakan yang dapat menghentikan kelompok lain yang tidak sejalan. Hal ini yang dimaksud dengan negative lobbying. Kelompok kepentingan akan memanfaatkan apapun yang dianggap menguntungkan dalam proses pembuatan kebijakan mereka (Fraussen, 2020).

Hal lain yang menjadi menarik untuk dibahas adalah menurut Heylen dan Willems (2018, dalam Fraussen, 2020), pemerintah juga dapat memimpin fokus dari kepentingan yang sudah direncanakan dengan memberikan pendanaan untuk kebijakan yang diprioritaskan. Pemerintah akan memberikan pendanaan untuk pembuatan kebijakan tertentu, terutama yang berskala nasional. Hal ini yang menjadikan beberapa kelompok kepentingan tidak bergantung pada pendanaan dari pemerintah (Fraussen, 2020).

Penulis melihat hal ini sangat memungkinkan, terutama di negara-negara berdaulat, yang memiliki pandangan bahwa tidak ada kekuasaan lain, yang dapat melebihi kekuasaan milik negara. Melihat hal tersebut, kelompok kepentingan yang memilih untuk menghindari pendanaan pemerintah, perlu untuk memperhatikan internal mereka. Kelompok kepentingan akan mampu mempertahankan pendiriannya selama proses pembuatan kebijakan, apabila internal dari kelompok tersebut memiliki keanggotaan dan kepemimpinan yang berjalan beriringan (Fraussen, 2020).

Penulis setuju dengan pernyataan tersebut, karena kelompok yang memiliki tujuan akan mampu mencapai tujuannya apabila internal kelompok itu sendiri memiliki lingkungan yang saling mendukung.

Penerapan dari lima pertimbangan itu sendiri, menurut hasil wawancara dengan kelompok-kelompok kepentingan di Australia yang diadakan oleh Fraussen et al, merupakan hal yang penting bagi kelompok kepentingan dalam membentuk prioritas isu. Setiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda terkait nilai mana yang dijadikan pertimbangan utama. Namun hasil yang didapatkan adalah, mayoritas kelompok memilih respon internal sebagai pertimbangan utama, diikuti oleh kesempatan politik, ciri khas isu, perbedaan antar kelompok, dan yang terakhir kapasitas kelompok (Fraussen et al, 2020). Hasil juga menunjukkan bahwa prioritas kelompok akan sangat dipengaruhi oleh jenis dan asal pendanaan yang diperoleh. Dalam kesimpulannya, hasil wawancara Fraussen et al menunjukkan bahwa setiap kelompok membagi perhatian mereka secara berbeda-beda. Tetapi menurut Fraussen et al (2020), walaupun kelompok kepentingan memberikan batasan dan memprioritaskan perhatian mereka pada isu kebijakan tertentu, pada akhirnya penetapan prioritas itu lebih kurang banyak dipengaruhi oleh lima bahan pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, secara penulisan, Fraussen et al memaparkan secara rinci mengenai apa yang diteliti dan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, Fraussen et al juga sudah menjelaskan bahwa penelitian ini dibuat secara umum sehingga hasil penulisan pun hanya berdasar literatur pendahulu dan data hasil wawancara. Namun yang menurut penulis masih menjadi perhatian untuk artikel ini adalah Fraussen et al tidak memberikan contoh yang jelas mengenai organisasi-organisasi yang diteliti.

Menurut penulis, memberikan contoh mengenai objek penelitian akan membantu pembaca untuk lebih memahami situasi dan hasil penelitian. Dalam artikelnya Fraussen et al hanya menyebutkan contoh secara umum. Di sisi lain, penulis beranggapan bahwa alasan tidak digunakan contoh yang spesifik adalah dikarenakan pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak. Terlepas dari bentuk akhirnya adalah untuk kebaikan publik/bersama, penting untuk proses ini hanya diketahui oleh kelompok yang berkepentingan. Apabila Fraussen et al memberikan contoh organisasi atau kelompok secara spesifik ketika membahas mengenai prioritas pilihan kelompok tersebut dalam mengajukan sebuah kebijakan baru, bukan tidak mungkin kelompok tersebut dapat menerima penilaian negatif dari publik.

Related posts