Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Laksanakan Evaluasi KLHS

Hnews.id | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar menyelenggarakan High Level Meeting sebagai tahapan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD di Aula Kantor Gubernur Sumbar pada 22 Maret 2021. Dengan seluruh Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, Pakar, Tim Ahli KLHS dan Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Sumbar, High Level Meeting bertujuan untuk mengomunikasikan hasil dan rekomendasi KLHS sekaligus evaluasi visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD merupakan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar telah melakukan beberapa tahapan penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026, mulai dari pengumpulan data, verifikasi data, sampai pada Konsultasi Publik bersama asosiasi, pelaku usaha, LSM serta OPD terkait pembahasan arah kebijakan dan indikasi program serta pembahasan bersama dengan Bappeda Provinsi Sumbar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Siti Aisyah melaporkan bahwa total capaian SDgs/TPB  sudah dilaksanakan dan sudah mencapai Target Nasional (SS), yaitu sebesar 41,3 %. Sedangkan yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target adalah 35,3%, serta tidak memiliki data sama sekali sebesar 23,4%.

Isu SDGs/TPB dirumuskan berdasarkan indikator status NA dan Indikator Status SB yang memiliki “Gap”/kesenjangan yang besar terhadap target SDGs/TPB 2019. Apabila dengan kebijakan/rencana/program yang “biasa-biasa saja” atau BAU (Business As Usually) maka diperkirakan target SDGs/TPB 2030 tidak tercapai.

“Visi dan misi Gubernur sudah bisa menjawab isu TPB/SDGs yang memiliki GAP besar. Tinggal bagaimana arahan kebijakan, strategi dan program disusun sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan memaksimalkan hasil capaian.” jelas Siti Aisyah.

Ia juga menyebutkan terhadap capaian SDGs/TPB khususnya SB dan NA agar menjadi perhatian dari seluruh OPD untuk dapat memprogram kegiatan dan diintegrasikan ke RPJMD serta Renstra masing-masing OPD.

“Setiap rencana pembangunan agar dapat memperhatikan kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) jasa ekosistem,” pungkasnya.

Untuk diketahui, bahwa Kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat masih dalam kondisi Baik ditandai dengan mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra dan Green Leadership oleh Presiden 3 kali berturut-turut.

High Level Meeting KLHS RPJMD Prov. Sumbar langsung dibuka oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi yang baru saja dilantik 25 Februari 2021 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Dalam sambutannya pada saat pembukaan acara, ia mengatakan bahwa pembangunan boleh dipercepat namun konsekunsi ketika tidak memperhatikan lingkungan maka tidak bisa dilaksanakan karena setiap pembangunan mesti memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Mahyeldi juga menyampaikan bahwa perlu sinergi bersama dalam mengoptimalkan pembangunan di sumatera barat agar tujuan pembangunan dapat terwujud. Teori keseimbangan ini penting karena pembangunan dipakai untuk jangka panjang sehingga dampak lingkungan negatif dapat diminimalisir sedini mungkin. Pembangunan berjalan, lingkungan terjaga.

(eel)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.