Hnews.id | Berbagai aspek kehidupan mesti beradaptasi untuk situasi new normal atau kebiasaan yang baru. Kondisi Pandemi virus corona (SARS-CoV-2) yang terjadi di Indonesia pada awal Maret 2020, mau tidak mau berbagai kebijakan diterapkan dengan harapan wabah virus Covid-19 segera berakhir. Tentunya kita mengetahui bahwa pemerintah membentuk tim Satgas Covid-19, yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat 2 terkait penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 serta pasal 3 yang mengatur pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 oleh Kepala Daerah.
Situasi dan kondisi yang rumit dan kompleks yang terjadi, sehingga memaksa seluruh lini untuk bergerak, tidak hanya dari satu sisi, tapi berbagai sudut pandang. Dalam kondisi yang seperti ini, diperlukan solusi dengan mengedepankan problem solution based on system thinking, yang merupakan bentuk pemikiran solusi yang tidak hanya pada satu sisi, tapi solusi yang dilihat dari berbagai sisi, yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Apakah kebijakan yang selama ini yang diterapkan sudah bersandar kepada system thinking?. Menjadi sebuah pertanyaan dari semua kebijakan yang diberlakukan dan diatur tersebut apakah sudah berjalan efektif?. Mengingat dampak besar yang ditimbulkan akibat dari pandemi ini mampu melumpuhkan perekonomian suatu negara, serta mampu memberikan efek perubahan pola perilaku, kebiasaan dan nilai tradisi yang ada di masyarakat. Berbagai kebijakan dilakukan oleh masing-masing daerah di Indonesia untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19, diantaranya; mulai dari adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di beberapa kota besar, pemberlakuan local lockdown di beberapa daerah selain physical distancing.
Dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit Covid-19 ini, seorang pengambil keputusan program, diharapkan mampu berpikir sistem. Dalam pelaksanaannya harus mampu merangkul berbagai lintas sektor yang terlibat dan terkait untuk saling berkoordinasi dan impelementasi kebijakan yang diambil. Perlu penanganan yang serius, dengan memetakan dan merangkul setiap elemen-elemen di seluruh wilayah Indonesia dan tetap berkoordinasi secara nasional.
Kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi Indonesia selama satu tahun berjalan ini tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Berbagai kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai bentuk perhitungan rasional terhadap gambaran kondisi ekonomi nasional, titik temu terhadap pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjalankan kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini memaksa warga negara nya untuk menerapkan new normal atau kebiasaan baru dengan mendikte diri dan lingkungan untuk selalu menaati protokol kesehatan.
Perlunya upaya tindakan optimalisasi yang besar dari seorang pemimpin untuk menggabungkan seluruh pemangku kebijakan di semua lintas sektor serta sebagai sambung tangan informasi ke bawah untuk mencapai satu tujuan dan komitmen dalam menanggulangi COVID-19. Koordinasi lintas sektor dalam menjalankan era new normal harus di mulai sejak dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program.
Rangkaian langkah-langkah mesti dilakukan sistematis dan berpikir dalam kerangka sistem. Langkah awal melalui analisa situasi dalam perencanaan harus dijalankan dengan baik karena akan berpengaruh pada tahap-tahap selanjutnya. Melihat data angka kejadian COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Perlu adanya tindakan tegas disertai dengan komitmen untuk benar-benar membatasi ruang lingkup penyebaran virus ini, seperti tindakan lockdown untuk negara asing yang masih menghadapi tsunami COVID-19 memasuki negara Indonesia serta memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang berusaha mencari celah keuntungan dari situasi tersebut. Upaya vaksinasi yang gencar dilakukan sebagai bentuk komitmen negara menjamin kesehatan warga negara nya serta tetap menjaga kepercayaan dan komitmen masyarakat terhadap berbagai kebijakan-kebiasaan baru yang diatur negara.
