Kebijakan Mudik Lebaran 2021

Hnews.id | Cara agar kasus positif yang kian hari tidak bertambah, dan menghambat penyebaran Covid-19 yang meluas dan tidak terkendali, maka pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya mengenai Kebijakan Mudik Lebaran 2021. Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Biasaya hari lebaran ini kental sekali dengan kegiatan yang namanya mudik lebaran.  Namun, ada yang sedikit berbeda dengan Hari Raya kali ini, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang mudik lebaran 2021.

Bertempat di Graha BNPB pada 8 April 2021 Satgas Penanganan Covid-19 dan juga beberapa staf pemerintahan diantaranya Kementerian Perhubungan dan Polri. Memaparkan bahwa telah dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021, yang berlaku  mulai 22 April 2021 terkait ditiadakannya Mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021 ini yang berlangsung sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Prof Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penangan Covid-19 dalam jumpa pers yang berlangsung pada Kamis, 8 April 2021 yang dilansir dari Kompas.com memaparkan tentang peniadaan mobilitas mudik yang berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan fakta yang ada demi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Melalui Surat Edaran ini pada lebaran 2021 kali ini pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik, hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 yang kian tak terkendali demi supaya masyarakat terlindung dari serangan virus covid-19. Larangan mudik ini berlaku untuk semua moda transoptasi baik itu transportasi darat, laut maupun udara.

Adapun poin-poin dari isi Surat Edaran No. 13 tahun 2021 :

  • Larangan mudik ini berlaku selama 12 hari, mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei  2021 dan juga berlaku untuk semua masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi apapun baik itu darat, laut maupun udara dan juga berbagai perjalaanan, baik itu perjalanan antar kota/kabupaten, provinsi bahkan negara.
  • Bagi yang akan melakukan perjalanan berbasis transportasi udara untuk perjalanan dalam negeri (PPDN), diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan. Selain itu juga wajib menunjukkan surat negatif terinfeksi Covid-19 dari hasil tes RT-PCR ataupun antigen dengan pengambilan sampel berlangsung maksimal selama 1×24 jam sebelum keberangkatan, selain itu juga bagi penggunan transoprtasi udara wajib mengisi e-HAC Indonesia.
  • Sama seperti perjalanan dengan transoprtasi udara, bagi yang akan melakukan perjalanan dengan moda trasportasi laut, juga diwajibkan menunjukkan surat keterangan tes RT-PCR/Rapid test antigen yang sampelnya maksimal diambil pada kurun waktu 1×24 jam, atau surat keterangan dengan hasil negatif tes GeNose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan.
  • Untuk yang akan melakukan perjalanan dengan transoprtasi darat sama seperti moda transportasi lainnya, dimana harus membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/Rapid test antigen dalam waktu 1X24 jam sebelum waktu keberangkatan. Ataupun surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di rest area. Selain itu untuk transportasi umum akan diadakan tes rapid secara acak oleh Satgas Penangana Covid di daerah.
  • Pada pengecualian mudik kali ini. Adapun dikecualikan pada kendaraan dan juga beberapa perjalanan untuk kepentingan non-mudik. Seperti: bekerja ataupun kunjungan dinas, mengunjungi anggota keluarga yang sakit ataupun meninggal dunia, pelayanan distribusi logistik. Namun, pengecualian ini harus didukung dengan kelengkapan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
  • Selain itu juga ada wilayah aglomerasi yang dikecualikan untuk perjalanan darat. Seperti: Area Jabodetabek. Di pulau Sumatera yaitu: Medan, Deli Serdang, Binjai, Karo, Untuk wilayah Pulau Jawa diantaranya: Bandung Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Demak, Kendal, Purwodadi, Semarang, Ungaran, Bangkalan, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya. Dan di Pulau Sulawesi yaitu: Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. 
  • Pengecualian dioperasikannya Kereta Api antar kota di empat wilayah diantaranya: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (termasuk Cikarang), dan Rangkas, Padalarang, Bandung, dan Cicalengka, Kutaarjo, Yogyakarta, dan Solo, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik.
  • Untuk perjalanan laut. Adapun kapal penumpang yang dikecualikan yaitu: kapal untuk kepulangan tenaga kerja Indonesia yang terlantar di pelabuhan negara perbatasan, kapal yang melayani perjalanan rutin antar wilayah ytang masih satu pelabuhan, kapal antar pulau untuk  TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugasnya, dan juga kapal yang mengangkut barang pokok, obat-obatan serta peralatan medis.
  • Dalam perjalanan dengan mengunakan transportasi udara. Adapun beberapa penerbangan yang dikecualikan. Seperti penerbangan repatriasi dimana penerbangan yang bertujuan untuk memulangkan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, penerbangan yang didalamnya berada pemimpin lembaga tinggi Negara RI serta tamu kenegaraan, penerbangan kedutaan besar, konsulat jendral, konsulat asing dan juga perwakilan organisasi internasional di negara Indonesia. Penerbangan para penegak hukum, penerbangan angkutan kargo. Serta penerbangan yang telah mendapatkan izin dari  Ditjen Perhubungan Udara.
  • Mengenai sanksi yang akan diberikan sesuai dengan isi pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Dimana pelanggarakan mendapatkan hukuman kurungan selama satu tahun penjara dan juga diberikan denda maksimal sampai Rp. 100 juta serta adanya sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar aturan mudik ini.

Penulis berharap, meskipun di kalangan masyarakat umum masih banyak pro dan kontra, namun dengan adanya Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tersebut diharapkan masyarakat dapat berbesar hati untuk tidak melakukan mudik lebaran di tahun ini. Semoga semua warga Indonesia dapat mematuhi peraturan ini.

Related posts