Hnews.id | Bertempat di di Grand Bunda Hotel Bukittinggi, Senin (7/6/2021) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran dokumen Jakstrada Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan pelaporan Jakstrada agar lebih baik, tertata, terstruktur, akuntable dan akurat dalam penyajian datanya. Kegiatan dihadiri oleh instansi lingkungan hidup Se-Sumbar ± 52 orang, dengan narasumber dari Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Pemutakhiran dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini sangat penting dilakukan, tidak saja sebagai basic data untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota, namun juga menjadi bahan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penetapan dan klasifikasi kabupaten/kota Program Adipura. “Seluruh kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam program Adipura yang ditetapkan klasifikasinya berdasarkan hasil penilaian dokumen Jakstrada dari masing-masing kabupaten/kota,” ujar Novarita, Sekretaris DLH Provinsi Sumbar.
Siti Aisyah, Kepala DLH Provinsi Sumbar menyebutkan Dokumen Jakstrada menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah terintegrasi, mulai dari sumber sampah sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah. “19 kabupaten/kota di Sumbar telah menyusun dokumen Jakstrada dan telah ditetapkan dengan Pergub dan Perbup/Perwako, namun laporan Jakstrada yang disampaikan kab/kota masih perlu dibenahi/perbaiki lagi dalam pengentrian data dalam neraca,” ungkap Siti Aisyah. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) adalah Sistem yang mengelola data tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. SIPSN menjadi platform pengelolaan sampah terintegrasi yang dapat diakses publik untuk memenuhi kebutuhan data secara cepat, akurat, dan up-to-date, sehingga melalui SIPSN ini publik juga dapat mengetahui kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. “Untuk itu perlu diperhatikan penginputan/entri data pengelolaan sampah yang akurat dari masing-masing daerah,” pungkasnya.
(Eel)
