Upaya Pemerintah Atasi Stunting

Foto:majalahsunday/2021

Hnews.id | Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan anak lain seusianya, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada janin atau pada masa 1000 hari pertama kehidupan bayi yang baru lahir. Stunting juga dapat dikatakan sebagai kondisi gagal tumbuh anak. Di Indonesia, masalah stunting merupakan salah satu fokus masalah kesehatan utama yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data yang terdapat pada laman dpr.go.id Indonesia menjadi urutan ke-4 dunia dan urutan ke-2 se Asia Tenggara dalam hal prevalensi stunting. Hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan, karena stunting dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang mana nantinya mempengaruhi kualitas SDM, penerus bangsa Indonesia dan berpengaruh juga terhadap pembangunan Negara. Pada tahun 2017, prevalensi kejadian stunting di dunia mencapai 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita (Saputri and Tumangger, 2019). Di Indonesia sendiri prevalensi stunting pada balita tahun 2015 sebanyak 36,4%, yang artinya sepertiga balita Indonesia atau sekitar 8,8 juta balita mengalami stunting (Rahmadhita, 2020). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) menunjukan bahwa 1 dari 3 (30,8%) balita di Indonesia mengalami stunting (Prahastuti, 2020).

Pembangunan Negara tentunya akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Jika generasi penerus bangsanya terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan mendapat pendidikan yang optimal maka generasi tersebut dapat menunjang kesuksesan pembangunan suatu bangsa seperti yang dikatakan oleh Nisa (2018). Untuk SDM yang unggul tentunya bukan hal yang mudah, hal tersebut masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak Negara di Dunia. Persoalan kesehatan serta pendidikan yang berkualitas menjadi fokus permasalahan yang menghalangi tercapainya tujuan memperoleh SDM unggul tersebut. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis temukan, masih terdapat jutaan anak kecil yang belum mencapai potensi optimal mereka yang mana disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi, pembelajaran, serta stimulasi juga paparan stress (Sujai, 2020).

Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah tentunya tidak tinggal diam, telah banyak kebijakan dan regulasi sudah ditetapkan yang mana diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kejadian stunting di Indonesia. Sebagai contoh, pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025diagendakan pembangunan Akses Universal Air Minum dan Sanitasi yang dapat menyediakan air dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia yang diharapkan akan mengurangi salah satu penyebab terjadinya stunting di Indonesia yaitu kurangnya akses terhadap air bersih juga buruknya sarana sanitasi. Terdapat pula Undang-Undang No. 36 tahun 2009 yang mengatur pemberian ASI ekslusif guna menjamin pemenuhan hak bayi khususnya nutrisi dari ASI Eksklusif sampai dengan usia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu ada pula Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 untuk memfasilitasi para ibu agar dapat dengan nyaman dan leluasa memberikan ASI dengan menyediakan sarana untuk menyusui di tempat kerja maupun sarana umum yang sesuai standar. Pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizijuga merupaha salah satu upaya pemerintah dan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi yang diprioritaskan pada 1000 hari pertama kehidupan dan masih banyak kebijakan lainnya yang telah ditetapkan guna mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.

Dengan ini kita telah mengetahui bahwa, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Sudah banyak kebijakan-kebijakan, regulasi dan program-program yang dibuat sebagai langkah untuk menanggulangi permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Indonesia, tentunya sebagai langkah pembangunan Negara pula. Namun ternyata dampaknya belum banyak dirasakan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan masih belum tau apa itu stunting sehingga sulit mendeteksi anak stunting karena kejadiannya tidak disadari. Oleh karena itu masih diperlukan upaya penyuluhan dan pengkampanyean isu stunting secara masif dan komprehensif dari berbagai media kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan yang merupakan ibu dan calon ibu. Kebijakan yang telah ada di aplikasikan seoptimal mungkin bila perlu diformulasikan kembali sedemikian rupa agar bisa melibatkan pihak yang berkaitan dan bersifat mengikat termasuk masyarakat, akademisi dan juga pihak swasta.

Related posts