Hnews.id | Sektor kesehatan ibarat suatu sponge yang mengabsorpsi banyak anggaran belanja negara untuk membayar sumber daya kesehatan. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan kesehatan adalah mesin perekonomian, berkat inovasi dan investasi di bidang teknologi kesehatan, baik pada bidang biomedis maupun pada bidang manufaktur, termasuk kegiatan komersial di bidang kesehatan. Dan yang lebih penting, keputusan kebijakan kesehatan berkaitan dengan masalah hidup dan mati manusia. Kebijakan kesehatan adalah kebijakan publik.
Konsep dari kebijakan publik dapat diartikan keberadaan negara yang kuat yang diberkahi dengan otoritas dan legitimasi, yang mewakili perusahaan yang menggunakan administrasi dan teknik yang kompeten di bidang keuangan dan implementasi dalam regulasi kebijakan. Kebijakan adalah suatu konsensus atau kesepakatan terhadap suatu persoalan, di mana sasaran dan tujuannya diarahkan pada suatu prioritas yang bertujuan dan memiliki tujuan utama untuk mencapainya.
Kesehatan didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi, pelayanan kesehatan dan pengaturan keuangan dari sistem kesehatan. Tujuan dari kebijakan kesehatan tersebut adalah untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan perlindungan terhadap kaum rentan. Kebijakan kesehatan mempromosikan apa yang dianggap penting dalam suatu institusi dan masyarakat, berusaha untuk mencapai tujuan jangka panjang, memberikan rekomendasi praktis untuk keputusan penting. Dalam sistem kesehatan yang menghasilkan produk berupa pedoman, sebaiknya memasukkan ideologi berdasarkan fakta. Konten kebijakan berhubungan dengan teknis dan institusi. Contoh aspek teknis adalah diare, malaria, tifus, dan promosi kesehatan. Aspek insitusi adalah organisasi publik dan swasta.
Proses kebijakan adalah suatu agenda yang teratur melalui suatu proses rancang dan implementasi. Konteks kebijakan adalah lingkungan atau setting di mana kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan. Faktor-faktor yang berada di dalamnya antara lain politik, ekonomi, sosial dan kultur di mana hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap formulasi dari proses kebijakan. Masih banyak lagi bentuk lain yang ditempatkan dalam konteks politik, yakni peran dominan di tingkat pusat, dukungan birokrasi dan pengaruh aktor internasional juga ikut berperan.
Pendekatan pengembangan kebijakan oleh pembuat kebijakan pada umumnya mengandalkan hal-hal yang bermakna dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Namun jika implementasinya saja tidak sesuai harapan, biasanya yang disalahkan bukan politik, melainkan faktor politik atau manajemen implementasi yang tidak mendukung.
Dengan demikian, tantangan yang mencakup sistem kebijakan kesehatan dihadapi Indonesia saat ini adalah bagaimana membangun kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya untuk menopang dan menguatkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Dalam konteks ini, direkomendasikan agar setiap daerah mengembangkan sistem kesehatan daerah (SKD) sebagai kebijakan pengelolaan kesehatan di daerahnya, dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan.