Hnews.id | Penolakan PKS terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi tak hanya di pusat, namun serentak di seluruh provinsi dan daerah.
Melalui Aleg DPRD Jatim dari PKS Lilik Hendarwati melakukan interupsi dan mengajak seluruh anggota dewan dari partai lain untuk bersama melakukan penolakan.
Protes ini disampaikan saat pimpinan rapat paripurna DPRD Jatim hendak menutup rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jatim dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2022 pada Kamis (8/9/2022).
Lilik mengawali aksi tolak kenaikan BBM dengan mengajukan interupsi kepada Achmad Iskandar selaku pimpinan Rapat Paripurna DPRD Jatim.
“Sesuai dengan instruksi pusat, kami anggota Fraksi PKS DPRD Jatim juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegasnya.
Menurut politikus asal Surabaya, keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM subsidi itu tidak tepat. Sebab ekonomi masyarakat baru bangkit setelah 2 tahun dilanda pandemi Covid-19.
“Pemerintah sama saja sengaja ingin memindahkan beban APBN pada rakyat. Karena itu saya mengajak seluruh anggota DPRD Jatim ikut menolak sebagai bukti keberpihakan pada masyarakat,” ajak bendahara DPW PKS Jatim.
Kondisi ini dinilainya berat. Dia juga mengajak wakil rakyat untuk turut menyampaikan hal yang sama.
Tak hanya menyampaikan secara lisan, Lilik dan sejumlah kolega dari Fraksi PKS seperti Dwi Hari Cahyono dan Artono membentangkan kertas berisi kata penolakan kenaikan harga BBM. Beberapa anggota DPRD Jatim lainnya juga ada yang mengikuti.
“Ketua DPRD Jatim sudah memberikan contoh yang baik keberpihakan pada masyarakat. Maka sudah sepatutnya hal itu ditindaklanjuti atas nama lembaga DPRD Jatim juga menolak kenaikan harga BBM subsidi,” pinta Lilik Hendarwati.
Usai paripurna, sejumlah anggota Fraksi PKS, PBB dan Hanura juga membagikan poster menolak kenaikan harga BBM ke sejumlah anggota DPRD Jatim sekaligus diabadikan dengan foto bersama.
Sejumlah anggota fraksi lain yang sikap partainya juga sejalan dengan keinginan rakyat yakni menolak kenaikan harga BBM, tanpa ragu-ragu menerima poster itu sekaligus foto bersama dengan anggota Fraksi PKS, PBB dan Hanura di depan pintu masuk ruang paripurna DPRD Jatim. [PKS/ary]
