Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Pasien

Sumber:alomedika.com/2022

Hnews.id| Pada kesehatan tubuh manusia sangatlah diperlukan untuk menunjang berbagai aktifitas sehari-hari. Tanpa tubuh yang sehat berbagai aktifitas manusia dapat terhambat atau berjalan kurang maksimal. Kesehatan seseorang tidak semata dilihat dari kesehatan fisik atau jasmani dan juga kesehatan mental atau rohani. Jika tubuh merasa sakit maka perlu untuk menjaga kesehatan dan apabila memburuk, perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalam pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan.

Dalam aspek hak asasi manusia kesehatan merupakan aspek yang penting sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pertanggal 10 November 1948. Pasal 25 ayat (1) dalam deklarasi HAM dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya”. Di Indonesia sendiri kesehatan dijamin Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Indonesia sendiri memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS menjamin agar peserta memperoleh manfaat kesehatan. Setiap peserta BPJS berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pada pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabiliatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.

Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Pelayanan BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dari itu pentingnya kita mengkaji apa saja hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya, hal ini dimaksudkan sebagai upaya menanggulangi masalah dan mencegah terjadinya perampasan hak pasien. Ketika pasien merasa dirugikan, pasien dapat melakukan gugatan dengan dasar hukum gugatan pasien atau konsumen/penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berkaitan pada hak pasien, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam hal ini pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan justru tidak mempermasalahkan pada permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan hak pasien tidak terpenuhi. Pasien menerima saja apapun yang diputuskan pada dirinya. Seharusnya pasien sebagai konsumen harus lebih teliti dan menjadi konsumen cerdas dalam menerima haknya. Padalah, pasien selaku penikmat jasa pelayanan mendapatkan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan terhadap dirinya dan mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 menyatakan bahwa setiap pasien memperoleh hak untuk memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Apabila melirik isi pasal di atas maka seharusnya seluruh hak asasi pasien sudah terpenuhi, namun dalam kehidupan sehari-hari banyak hak-hak pasien yang diabaikan.

Hak pasien juga diatur dalam Undang-Undanng Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

  1. Pasal 5 ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak akses atau sumber daya di bidang kesehatan”.
  2. Pasal 5 ayat (2) bahwa “Setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.
  3. Pasal 5 ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dperlukan bagi dirinya”.
  4. Pasal 6 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.
  5. Pasal 7 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”.
  6. Pasal 8 menyataka bahwa “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.
  7. Pasal 56 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”.
  8. Pasal 58 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti kerugian terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Disarankan tenaga kesehatan harus memberikan pendidikan atau informasi kepada pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis apapun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada dengan penyampaian yang jelas, mudah, dan dapat dimengerti oleh pasien agar hak dan kewajiban pasien tidak terabaikan, Disarankan juga kepada pasien dan keluarganya supaya selalu menanyakan dengan detail kepada tenaga kesehatan terkait segala bentuk tindakan medis yang tidak dipahami, sehingga kedepannya tidak ada hak dan kewajiban yang terabaikan.

Related posts