Polio, Pemerintah Daerah Diminta Sisir dan Kejar Cakupan Imunisasi

Hnews.id | Indonesia mengumumkan adanya kejadian luar biasa (KLB) polio di dalam negeri. Hal ini dilakukan setelah adanya temuan kasus infeksi virus Polio di Kabupaten Pidie, Aceh. Menurunnya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) salah satunya vaksin polio terutama sejak munculnya pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian pemerintah agar temuan kasus infeksi virus Polio tidak terjadi lagi saat ini dan ke depan.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, pemerintah daerah harus bekerja keras dan fokus untuk meningkatkan cakupan pemberian imunisasi dasar dan rutin seperti campak, polio dan lainnya di daerahnya masing-masing. Temuan kasus infeksi virus Polio di Kabupaten Pidie, Aceh menjadi alarm bagi semua daerah untuk memetakan cakupan IDL-ya dan dan mengenjot program imunisasi terutama Oral Polio Vaccine (OPV) dan Inactivated Polio Vaccine (IPV).

“Saat ini, pemerintah daerah diharapkan fokus menyisir dan mengejar atau meningkatkan cakupan imunisasi anak balita yang belum lengkap. Pastikan setiap anak sudah mendapatkan IDL salah satunya polio. Imunisasi itu untuk melindungi, khususnya anak usia 6 hingga 11 tahun terhadap penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (24/112022).

Menurut Fahira Idris, situasi pandemi yang sudah semakin terkendali harus dimanfaatkan dan dijadikan momentum untuk menggeliatkan kembali imunisasi dan posyandu di seluruh wilayah Indonesia. Pesan bahwa imunisasi lengkap adalah salah satu cara setelah ASI eksklusif dan perilaku hidup bersih dan sehat, untuk menghindarkan anak dan bayi dari penyakit menular harus terus digaungkan.

Pemerintah daerah juga diharapkan terus menerus meluruskan informasi yang tidak benar tentang imunisasi dan memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk mensosialisasikan manfaat imunisasi. Kepala daerah, harus memastikan, di semua wilayah yang menjadi kewenangannya, pelayanan imunisasi yang bermutu dan merata hadir.

“Meningkatkan cakupan imunisasi menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak di wilayahnya masing-masing. Ini penting, karena jika di suatu wilayah terdapat anak terkena penyakit menular yang dapat dicegah imunisasi, dapat menyebarkan penyakit ini ke anak-anak lainnya. Oleh karena itu, sedapat dan semaksimal mungkin harus dicegah melalui pelayanan imunisasi yang bermutu dan merata,” pungkas Senator Jakarta ini. [ary]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *