Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tanggung Jawab Pemerintah

Sumber:pinhome.id/2023

Hnews.id | Kesehatan masyarakata sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang memiliki dampak kepada aspek peningkatan kualitas ekonomi negara. Indeks pembangunan kualitas sumber daya manusia sangat bergantung kepada faktor kesehatan individu, yang merupakan sebagai salah satu komponen utama selain dari segi pendidikan dan pendapatannya. Adapun kondisi kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor seperti faktor lingkungan, faktor perilaku individu, hingga faktor dari kualitas layanan kesehatan yang disediakan.

Faktor pelayanan kesehatan ini terdiri dari berbagai komponen diantaranya; ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga medis, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu komponen dari sebuah sistem kesehatan yang memiliki interaksi langsung kepada masyarakat. Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa definisi dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, ataupun rehabilitatif yang dilakukan oleh sistem pemerintah baik pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat, dan mencegah akan terjadinya permasalahan kesehatan masyarakat atau penyakit.

Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif berorientasi pada penyembuhan dan pengobatan suatu penyakit. Kondisi letak geografis bangsa Indonesia yang memiliki banyak wilayah dengan karakteristik beragam, menyebabkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta yang terjadi di masyarakat, selalu terjadi beberapa permasalahan pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya adalah permasalahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Salah satu bukti dari adanya permasalahan akses layanan kesehatan yang masih sulit di beberapa daerah di Indonesia, adalah masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di beberapa wilayah yang masih cukup tinggi yang disebabkan salah satu faktornya adalah akses yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan maka dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga dikatakan bahwa Pemda atau Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan akan kesehatan, jumlah penduduk dan persebarannya, pola penyakit pada wilayahnya, fungsi sosial layanan kesehatan. Dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maka fasilitas layanan kesehatan termasuk upaya penyebaran jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan perlu diatur dalam suatu peraturan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan telah diatur pada bagian ketiga yaitu penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan paragraf 1 umum Pasal 6 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ditambahkan pada Pasal 4 terkait jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud terdiri dari : tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Dari Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa Pemerintah memiliki andil yang sangat besar terkait tersedianya akses fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Namun perspektif masyarakat terntang akses pelayanan kesehatan masih sangat sulit dijangkau baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan akses fasilitas pelayanan kesehatan dari segi alokasi anggaran pelayanan kesehatan, sehingga akses dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dapat diakses dan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Related posts