Pengelolaan Data Kesehatan dan Privasi Pasien

Hnews.id | Perkembangan teknologi informasi dan ketergantungan sistem kesehatan terhadap data dari sistem yang terkomputerisasi menjadikan pengelolaan data kesehatan menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, tantangan dalam mengelola data kesehatan juga muncul bersamaan dengan masalah privasi pasien. Keberhasilan sistem kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat, namun juga pada perlindungan privasi individu. Jadi, bagaimana cara efektif mengatasi masalah pengelolaan data kesehatan dan privasi pasien?

Pengelolaan data kesehatan adalah masalah kompleks yang memiliki banyak aspek. Pertama, interoperabilitas dan standardisasi data global belum tercapai. Sistem kesehatan yang berbeda di negara yang berbeda menggunakan platform yang berbeda. Hal ini menyulitkan pertukaran informasi antar negara bahkan antar lembaga kesehatan dalam suatu negara. Di Indonesia, perbedaan sistem pengelolaan rekam medis antar rumah sakit membuat data penyakit tidak terintegrasi sehingga sulit memperoleh data epidemiologi penyakit di Indonesia.

Masalah kedua yang muncul adalah kurangnya keamanan dan perlindungan data. Secara global, serangan siber semakin sering terjadi, sehingga data kesehatan pasien terpapar. Sementara itu, di Indonesia, perlindungan data kesehatan masih menjadi perhatian karena beberapa pelanggaran data telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia mengalami 1,225 miliar serangan siber setiap harinya.

Privasi pasien merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Perkembangan teknologi menawarkan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan secara mendalam namun seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap privasi individu. Di Indonesia, seiring dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya privasi, permasalahan ini menjadi penting untuk diatasi.

Jika pengelolaan data kesehatan diabaikan, hal ini tidak hanya berdampak negatif terhadap privasi pasien, namun juga kesejahteraan mereka. Pengelolaan data yang lalai dapat menyebabkan akses tidak sah, pengungkapan informasi yang tidak tepat, dan bahkan pencurian identitas. Di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, kejadian seperti ini tidak jarang terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pasien. Di masa pandemi COVID-19, berita pembobolan data pasien COVID-19 beredar di media sosial. Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pasien, dan permasalahan hukum dapat timbul jika pasien menuntut privasi.

Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan kita perlu menciptakan kesadaran melalui literasi pada seluruh komponen, termasuk pemilik, pengontrol, dan pengolah. Pemilik data pribadi mencakup pasien, pengontrol data pribadi mencakup rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan, dan pemroses data adalah penyedia layanan cloud atau database rekam medis. Misalnya, harus ada kebijakan pemisahan antara data pribadi dan data kesehatan sehingga jika salah satu data dibobol, pencuri data tidak bisa mendapatkan data secara lengkap.

Menanggapi kompleksitas pengelolaan data kesehatan dan perlindungan privasi pasien, berbagai peraturan dan standar etika telah diterapkan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengembangkan pedoman dan kerangka etika global untuk memberikan panduan dalam mengelola data kesehatan. Di tingkat rumah sakit, berbagai peraturan telah diterapkan untuk menjamin keamanan dan privasi data pasien.

Namun, meskipun terdapat peraturan dan aturan global di tingkat rumah sakit, pelanggaran privasi pasien masih sering terjadi. Konsekuensinya dapat mencakup hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan risiko hukum dan reputasi bagi mereka yang bertanggung jawab. Di Indonesia, Undang-Undang Kesehatan memberikan sanksi bagi pelanggaran privasi pasien.

Ada beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data kesehatan dan menjaga privasi pasien. Pertama, terdapat kebutuhan untuk berinvestasi pada teknologi keamanan informasi canggih untuk melindungi data kesehatan dari serangan siber. Petugas kesehatan dan staf administrasi perlu dilatih dalam mengelola data dengan aman. Tidak hanya itu, perlu juga untuk memperkuat pengembangan kebijakan dan peraturan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran privasi pasien. Di Indonesia, pembaruan peraturan dan peningkatan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk data pasien.

Meski telah dilakukan berbagai upaya, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan data kesehatan dan privasi pasien menjadi tantangan tersendiri. Penerapan kebijakan pengelolaan data ini harus melibatkan pemangku kepentingan seperti pasien dan tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak privasi, risiko pelanggaran data, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data kesehatan mereka guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data kesehatan. Pentingnya pengelolaan data yang baik dan perlunya kebijakan pemerintah dalam hal ini dapat dikomunikasikan kepada pemangku kebijakan terkait.

Referensi :

1. Ayu Yuliani. Indonesia Diserang Hacker MIliaran Kali Tiap Hari [Internet]. 2017. [Dikutip 27 Februari 2024]. Didapat dari:  https://www.kominfo.go.id/content/detail/11956/indonesia-diserang-hacker-miliaran-kali-tiap-hari/0/sorotan_media

2. Leski Rizkinaswara. Tantangan Pelindungan Data Pribadi di Sektor Kesehatan [Internet]. 2020. [Dikutip 27 Februari 2024]. Didapat dari: https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/tantangan-pelindungan-data-pribadi-di-sektor-kesehatan/

Related posts