Peran BPJS Kesehatan Sebagai Penyelenggara Publik dalam Konteks Manajemen dan Kebijakan Kesehatan

Source Foto: ukmindonesia.id

Hnews.id | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara, menumbuhkembangkan masyarakat terpelajar, dan turut mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan wujud upaya mewujudkan kesejahteraan umum, dan diperlukan upaya bersama untuk memastikan setiap individu di Indonesia dapat mengakses manfaat dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan upaya jaminan sosial untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk inisiatif seperti Jamkesmas, Jamkesda, ASKES, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara, namun kini bertransisi menjadi Badan Hukum Publik dengan tujuan memberikan perlindungan asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak dan melindungi hak-hak warga negara. Terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang sedang terjadi guna menjamin keadilan bagi rakyatnya.

Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat dan menjamin perlindungan hukum serta kepastian penyelenggaraan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. Meskipun pemerintah sudah berupaya keras, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan. Program BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia, dan pemerintah perlu mengevaluasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan penerapannya secara adil. Artikel ini mengupas tentang konsep pelayanan publik, peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diskusi

A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat penting bagi berfungsinya masyarakat dan mencakup berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keselamatan publik. Layanan ini disediakan oleh pemerintah dan didanai melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kesetaraan penduduk. Pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip seperti kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, profesionalisme, partisipasi, dan akuntabilitas. Tanpa pelayanan publik, masyarakat akan sulit berfungsi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk menyadari nilai dan pentingnya layanan-layanan ini dan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan berkelanjutan.

B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk PNS/ASN, Penerima Pensiun dan TNI/Polri, Perintis Kemerdekaan, Veteran, dan Badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan, sebelumnya dikenal sebagai Jamsostek, adalah unit jaminan kesehatan nasional milik pemerintah. BPJS Kesehatan yang dulu bernama Askes (Asuransi Kesehatan) dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero) berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indoneisa berubah nama menjadi BPJS Kesehatan Tahun sejak 1 Januari 2014.

C. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk meningkatkan pelayanan publik, rencana aksi harus fokus pada peningkatan sistem dan kinerja pelayanan. Indikator keberhasilannya antara lain peningkatan integritas pelayanan publik pusat dan daerah serta pemeringkatan kemudahan berusaha. Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja pelayanan meliputi penerapan reward dan punishment, sedangkan rencana perbaikan sistem pelayanan mencakup perbaikan mekanisme dan akses terhadap layanan. Kolaborasi lintas lembaga juga penting untuk upaya yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas layanan. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat/pelaku usaha mendapatkan izin tanpa perlu tambahan aturan dan menarik calon investor.

Keberhasilan pelayanan publik diukur dari tingkat kepuasan masyarakat, yang dicapai ketika pelayanan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk menilai kinerja, penyedia layanan harus melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala. Pemerintah harus mengubah pola pikir pejabat dari ingin dilayani menjadi kepemimpinan melayani untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya untuk memperbaiki sistem rekrutmen, sanksi tegas bagi ketidakpatuhan, dan menyederhanakan proses sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Tanggung jawab terhadap masyarakat perlu dilakukan secara transparan dan efisien untuk mencegah korupsi.

Kesimpulan

Instansi pemerintah di berbagai tingkatan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mematuhi persyaratan hukum. Pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi barang dan jasa publik, dan pelayanan administrasi, menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau dikenal dengan BPJS bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kehidupan yang layak, dan mengakuinya sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Visi dan misi BPJS antara lain mencapai ‘Universal Coverage 2019’, dimana setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2019. Cakupan ini akan memberikan layanan kesehatan dan perlindungan yang andal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan esensial mereka.

Related posts